Perkembangan Sistem Dua Partai di AS

Perkembangan sistem dua partai di Amerika Serikat

Sejak dasawarsa 1790-an, negara ini telah dijalankan oleh dua partai besar. Ada banyak partai politik kecil atau partai politik ketiga yang hadir dari waktu ke waktu. Mereka cenderung bertugas dalam artian mengadvokasi kebijakan-kebijakan yang sejatinya diadopsi oleh dua partai politik besar. Pada periode yang berbeda-beda Partai Sosialis, Partai Buruh-Petani, dan Partai Populis selama beberapa tahun memiliki kekuatan lokal yang cukup signifikan, dan kemudian memudar, meskipun di negara bagian Minnesota, Partai Buruh-Petani bergabung menjadi Partai Demokrat lokal Minnesota, yang kini secara resmi dikenal sebagai Partai Buruh-Petani-Demokrat Minnesota. Kini, Partai Libertarian menjadi partai ketiga yang paling sukses. Negara bagian New York memiliki sejumlah partai ketiga lainnya, yang kadang-kadang memajukan para calon mereka sendiri untuk memasuki penugasan dan kadang-kadang mangajukan calon-calon dari dua partai besar. Di Distrik Columbia, Partai Kenegerian Distrik Columbia telah berperan sebagai partai ketiga yang kuat mendampingi Partai Demokrat dan Partai Republik.

Sebagian besar anggota dewan di Amerika Serikat dipilih dari distrik-distrik beranggota-tunggal dan memasuki masa penugasan dengan mengalahkan lawan-lawan mereka dalam sebuah sistem untuk menentukan para pemenang yang disebut first-past-the-post (yang pertama lolos, dialah yang menempati penugasan); pihak yang meraih kemenangan kemajemukan, (yang tidak sama dengan kemenangan melalui suara mayoritas). Hal ini menggalakkan sistem dua partai; lihatlah kaidah Duverger. Ketika distrik kongres berkursi-banyak tidak diterapkan, perwakilan proporsional adalah mustahil dan partai-partai ketiga tidak dapat bertumbuh kembang. Meskipun pemilihan umum menuju senat memilih dua senator untuk setiap konstituensi (negara bagian), terma-terma tergilir secara efektif yang hasilnya adalah konstituensi berkursi-tunggal untuk pemilihan umum menuju senat.
Faktor kritis lainnya adalah aturan akses surat suara (aturan yang menentukan partai politik atau perseorangan muncul dalam surat suara sebagai peserta pemilihan umum). Asalnya, para pemilik suara pergi menuju tempat pemungutan suara dan mengumumkan calon mana yang mereka dukung. Kemudian, hal ini berkembang menjadi suatu proses di mana tiap-tiap partai politik akan membuat surat suara masing-masing dan dengan demikian para pemilik suara meletakkan surat suara partai ke dalam kotak suara. Di penghujung abad ke-19, negara-negara bagian mulai menerapkan Metode Pemungutan Suara Rahasia Australia, dan menjadi standar nasional. Metode pemungutan suara secara rahasia menjamin bahwa kerahasiaan para pemilik hak suara akan dilindungi (yang oleh karenanya tugas pemerintah tidak lagi diperuntukkan bagi pemilik suara yang setia) dan tiap-tiap negara bagian bertanggung jawab akan pengadaan surat suara resmi. Fakta bahwa dewan legislatif negara bagian didominasi oleh Partai Demokrat dan Partai Republik memberikan partai-partai ini kesempatan untuk meloloskan undang-undang yang mendiskriminasi partai-partai politik kecil, undang-undang sedemikian tidak muncul sampai Ketakutan Merah pertama yang melanda Amerika seusai Perang Dunia I. Dewan legislatif negara bagian mulai memberlakukan undang-undang/peraturan yang ketat yang mempersulit partai-partai politik kecil mengajukan calon-calon anggota dewan yang mensyaratkan sejumlah besar petisi persetujuan dari masyarakat dan memperpendek waktu sehingga petisi tersebut dapat diedarkan secara sah.
Patut untuk diketahui pula bahwa lebih sering dari biasanya, para anggota partai akan "patuh" dan mendukung kebijakan-kebijakan partai mereka, mereka bebas melawan partai mereka sendiri dan menyalurkan suara mereka kepada pihak oposisi ("menyeberang") ketika mereka berkehendak seperti itu.
"Di Amerika Serikat label politik yang sama (Demokrat dan Republik) secara virtual meliputi semua pemegang kantor-kantor publik, dan oleh karena itu sebagian besar pemilik suara di manapun digerakkan demi nama kedua-dua partai ini," demikian ujar Nelson W. Polsby, guru besar ilmu politik, dalam buku New Federalist Papers: Essays in Defense of the Constitution. "Memang Demokrat dan Republik di manapun tidak sama. Variasi-variasi (kadang-kadang nyaris luput, kadang-kadang jelas kentara) dalam 50 budaya politik negara bagian menghasilkan perbedaan signifikan pada semua lini pengertian, atau cara untuk memilih, Demokrat atau Republik. Perbedaan-perbedaan ini memberi kesan bahwa seseorang boleh dijustifikasi dalam merujuk sistem dua-partai Amerika, seolah menutupi sesuatu yang lebih dari sekadar sistem seratus-partai."