Pemerintahan daerah
Terdapat 89.500 pemerintah daerah, meliputi 3.033 kabupaten (county), 19.492 munisipalitas, 16.500 kota kecil, 13.000 distrik sekolah, dan 37.000 distrik khusus lainnya yang berkenaan dengan perkara-perkara perlindungan kebakaran. Pemerintah daerah secara langsung melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat, menyediakan segala hal dari kepolisian dan perlindungan kebakaran sampai kepada kode-kode kebersihan (sanitarium), peraturan kesehatan, pendidikan, angkutan umum, dan perumahan. Biasanya pemilihan umum daerah bersifat nonpartisan--pegiat daerah melepaskan keterkaitan mereka terhadap partai politik ketika berkampanye dan memerintah.Kira-kira 28% penduduk menetap di kota-kota dengan 100.000 populasi atau lebih. Pemerintah-pemerintah kota memiliki dasar hukum yang ditetapkan oleh negara bagian, dan dasar hukum masing-masing merinci maksud/tujuan dan kekuasaan pemerintah daerah. Untuk mayoritas kota besar, organisasi-organisasi kerja sama federal dan negara bagian adalah penting untuk memenuhi kebutuhan penduduk setempat. Jenis-jenis pemerintah kota berbeda-beda di seluruh wilayah negara. Tetapi, hampir semuanya memiliki dewan pusat (central council), yang dipilih oleh para pemilik suara, dan seroang petugas eksekutif, dibantu oleh
beberapa kepala departemen, untuk mengelola urusan kota. Kota-kota di Barat dan Selatan biasanya memiliki politik daerah nonpartisan.
Ada tiga jenis umum pemerintah kota: wali kota-dewan, komisi, dan dewan-pengelola. Ketiga-tiga ini adalah bentuk murni; banyak kota telah mengembangkan kombinasi dari dua atau tiga pola di atas.
Walikota-Dewan
Ini adalah bentuk tertua pemerintah kota di Amerika Serikat, dan hingga awal abad ke-20, digunakan oleh hampir semua kota di Amerika. Struktur ini seperti pemerintah nasional dan pemerintah negara bagian, dengan wali kota terpilih sebagai kepala cabang eksekutif dan dewan terpilih yang mewakili berbagai macam perkampungan yang membentuk cabang legislatif. Walikota menunjuk kepala-kepala departemen kota dan pegawai-pegawai lainnya, kadang-kadang harus memerlukan persetujuan dewan. Dia memiliki kekuasaan veto di atas peraturan (undang-undang kota) dan seringkali bertanggung jawab mempersiapkan anggaran kota. Dewan meloloskan peraturan kota, menetapkan besaran pajak bangunan (propertas), dan membagi-bagi pendanaan berbagai departemen kota. Seiring tumbuhnya kota-kota, sebuah kursi di dewan biasanya mewakili lebih dari satu perkampungan.Komisi
Ini memadukan fungsi-fungsi legislatif dan eksekutif dalam satu kelompok kepegawaian, biasanya sebanyak tiga orang atau lebih, dipilih oleh penduduk kota. Masing-masing anggota komisi mengawasi dan mengendalikan kerja pada satu departemen kota atau lebih. Salah satunya digelari ketua badan dan biasanya disebut wali kota, meskipun kekuasaannya setara dengan anggota komisi lainnya.Dewan-Pengelola
Pengelola kota adalah sebuah jawaban atas meningkatnya kerumitan masalah-masalah perkotaan yang memerlukan kemampuan pengurusan yang jarang dimiliki oleh pegawai-pegawai umum terpilih. Jawaban ini meyakinkan sebagian besar kekuasaan eksekutif, termasuk pemberdayaan hukum dan ketentuan pelayanan, kepada pengelola kota yang terlatih baik, berpengalaman, dan profesional.Rencana pengelola kota telah diterapkan oleh sejumlah kota. Di bawah rencana ini, sebuah dewan terpilih yang berukuran kecil membuat peraturan-peraturan kota dan menentukan kebijakan, tetapi merekrut tenaga administrasi yang digaji, juga disebut pengelola kota, untuk mengeluarkan keputusan. Pengelola menggambarkan anggaran kota dan mengawasi/mengendalikan sebagian besar departemen. Biasanya, tidak ada istilah himpunan; pengelola bekerja selama dewan merasa puas dengan kerjanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar